BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar belakang

            Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, ingin mencoba untuk dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa memperdulikan bantuan dari negara lain. Namun ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasnya laju globalisasi yang terus berkembang dengan cepat tanpa mau menghiraukan bangsa yang lain yang masih membangun. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia akhirnya terpaksa mengikuti arus tersebut, mencoba untuk membuka diri dengan berhubungan lebih akrab dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya terutama dari sendi ekonomi nasionalnya. Namun, pada satu titik tertentu, perekonomian Indonesia akhirnya runtuh oleh terjangan krisis ekonomi yang melanda secara global di seluruh dunia. Ini ditandai dengan tingginya angka inflasi, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, tingginya angka pengangguran seiring dengan kecilnya kesempatan kerja, dan ditambah lagi dengan semakin membesarnya jumlah utang luar negeri Indonesia akibat kurs Rupiah yang semakin melemah karena utang luar negeri Indonesia semuanya dalam bentuk US Dollar.            

            Permasalahan yang masih tidak dapat diselesaikan sampai saat ini adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terlalu tinggi di Indonesia, sumber daya manusia Indonesia kurang kompetitif, jiwa entrepreneurship yang kurang, dan sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa. utang luar negeri turut mendukung terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti di Indonesia, akumulasi utang luar negeri merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal tersebut disebabkan tabungan dalam negeri yang rendah tidak memungkinkan dilakukannya investasi yang memadai sehingga banyak pemerintah negara yang sedang berkembang harus menarik dana dan pinjaman dari luar negeri. Selain itu, defisit pada neraca perdagangan barang dan jasa yang tinggi berhubungan juga dengan dilakukannya impor modal untuk menambah sumber daya keuangan dalam negeri yang terbatas. Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunaan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan berusaha melakukan peminjaman dana kepada Negara yang telah maju, seperti Jepang, Amerika, China, Inggris, Jerman dll. Hal tersebut lah yang juga menjadi dasar atas peminjaman atau Utang Luar Negeri yang saat ini mencapai Rp. 2,983 T hingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan Indonesia kini melambat. Meskipun utang tersebut juga berasal dari jaman pemerintahan saat Indonesia mulai merdeka dan dalam pergantian sistem ekonomi yang berbeda, sampai saat ini masalah tersebut belum dapat tertangani. Untuk itu ada beberapa solusi yang sekiranya dapat menjadi perhatian pemerintah.

2.   Permasalahan

Ada pun masalah dalam makalah yang berjudul “ Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ” ialah :

a.    Apakah yang dimaksud dengan Utang Luar Negeri (ULN)?

b.   Mengapa terjadi (sebab) Utang Luar Negeri?

c.    Bagaimana perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia?

d.   Apakah Dampak Utang Luar Negeri?

e.    Bagaimanakah cara mengatasi atau mengurangi Utang Luar Negeri?

3.                       Tujuan

a.             Untuk mengetahui pengertian Utang Luar Negeri

b.             Untuk mengetahui penyebab Utang Luar Negeri

c.             Untuk mengetahui bagaiman perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia sampai saat ini

d.            Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat dari Utang Luar Negeri

e.             Untuk mengetahui cara / solusi dalam mengatasi atau mengurangi Utang Luar Negeri

4.        Manfaat

Dengan adanya makalah ini diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa/i atau pembaca dapat mengetahui bagaiman dampak dan perkembangan dari Utang Luar Negeri serta cara untuk mengatasi nya.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Utang Luar Negeri (ULN)

      Utang atau dalam konteks ini utang negara berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Namun dapat diartikan juga bahwa  Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Utang sering kali menjadi permasalahan yang pelik dalam lingkup nasional, karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal buruk terhadap utang, khususnya utang negara. Namun ternyata utang merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal (APBN) dimana juga merupakan begian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi.

B.     Penyebab Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri telah ada sejak dari . Namun seperti yang diakatakan pada beberapa waktu lalu, adapun yang membuat utang luar negeri Indonesia kian bertambah ialah karena adanya pinjaman dan pembangunan dari perusahaan swasta hingga  mencapai Rp 2.983 triliun pada juli 2013 lalu. Utang Luar Negeri yang makin bertambah dari waktu ke waktu dikarenakan :

a.       Rajin terbitkan obligasi

Kepala divisi riset BEI, Poltak Hotradero menyebutkan, utang perusahaan di Indonesia maupun pemerintah terus tumbuh tinggi. Salah satunya karena rajin menerbitkan obligasi atau surat utang.Dalam catatan Poltak, pertumbuhan surat utang pemerintah tahun lalu mencapai 72 persen dari USD 53 miliar di 2011 menjadi USD 94 miliar di 2012. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia, dan Singapura.Sementara untuk obligasi korporasi, secara persentase tumbuh sangat tinggi. Mencapai 697 persen. Namun masih kecil jika dilihat dari sisi nominal atau jumlah.

b.              APBN selalu defisit

Membengkaknya alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini, membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutupi kekurangan pada anggaran negara. Anggaran subsidi yang membengkak berpotensi menggelincirkan asumsi defisit menjadi di atas dua persen lebih dari rencana awal 1,65 persen. Melesetnya defisit membuat beban fiskal negara semakin berat. Skema yang diambil untuk menutupi defisit ini ialah dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).

c.              Pendapatan Negara yang rendah

Alasan lain yang kerap disampaikan pemerintah terkait terus tergantung pada utang adalah kontribusi rakyat melalui pembayaran pajak terhadap negara, terbilang kecil. Dengan kata lain, makin besar pajak yang dibayar rakyat, semakin rendah ketergantungan negara terhadap utang.  Sejak krisis ekonomi global akhir 2008, rasio pajak terhadap PDB nasional belum pernah menyentuh 13 persen. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan mencapai 12,86 persen terhadap PDB.

d.             Kebutuhan proyek infrastruktur

Dalam pembangunan sarana dan prasarana negeri ini, pemerintah masih mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Salah satu alasannya, anggaran negara tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Selama ini pembiayaan infrastruktur dari dana APBN terdapat instrumen utang di dalamnya. Langkah pengurangan utang ini salah satunya dengan mendorong perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur sehingga nantinya pembangunan tidak lagi mengandalkan utang. Namun pada kenyataannya, proyek yang memakan jumlah dana yang besar tersebut masih belum sesuai dengan penilaian masyarakat yang merasa arus lalu lintasnya tidak terakomodasi dengan baik. Dapat kita lihat pula, masih banyak jalan yang jelek.

e.                   Tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan

Perusahaan swasta maupun negeri yang membuat hutang kian bertambah, tampaknya tidak menyadari akan biaya atau dana yang di pinjamnya untuk di masa depan. Dengan jumlah cakupan pinjaman yang besar, tentu saja tidak mudah bagi Indonesia untuk membayarnya meskipun pemerintahan berubah dan berganti pada periode tertentu. Melihat keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara debitor justru mensubbsidi negara-negara kaya yang menjadi kreditornya dan seperti di jajah.

f.                         Adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan.

             Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang. Hal ini dapat kita lihat bahwa masih banyak pejabat Negara yang melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dana yang seharusnya untuk membantu menyejahterakan kehidupan rakyat, masuk pada saku pribadi. Padahal dana tersebut adalah pinjaman dari Negara maju

g.                  Gaji PNS terus naik

            Setiap tahun, pemerintah tidak pernah absen menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan itu dinilai semakin memperbanyak utang Indonesia.Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan pemerintah dalam menaikkan gaji PNS sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, setiap gaji PNS naik juga berdampak padapenambahan anggaran seperti untuk dana pensiun dan tabungan hari tua. Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan kebutuhan dana yang cukup besar ini biasanya ditutup pemerintah melalui jalur utang.? "Jadi PNS naik gajinya, negaranya semakin banyak utang. Adapun yang menjadi sumber pinjaman luar Negeri dalam Pembangunan Indonesia yaitu World Bank, Asian Development Bank (ADB) ,Consultative Group on Indonesia ( CGI ), Pinjaman di Luar IGGI/CGI Pinjaman/hibah lainnya , serta bantuan dari Negara maju.

C.    Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia

            Selama lima tahun terakhir ini, utang luar negeri Pemerintah Indonesia meningkat tajam. Data Bank Indonesia tahun 2012 menyatakan, jika tahun 2006 total utang luar negeri Indonesia sebesar 132,63 miliar dollar AS, pada 2011 utang luar negeri Indonesia telah membengkak menjadi 221,60 miliar dollar AS. Oleh sebab itu, rakyat harus mewaspadai perkembangan utang luar negeri tersebut. Besarnya jumlah utang Indonesia ternyata tidak menunjukkan korelasi signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang indikatornya ditunjukkan oleh perbaikan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, dapat dicontohkan infrastruktur energi dan transportasi, pendidikan, serta kesehatan yang masih minim dan terbatas. Posisi indeks pembangunan manusia Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Begitu juga dengan daya saing dan kemudahan melakukan usaha atau doing business (melakukan bisnis), itu juga masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut.m Pada penelitian lainnya, utang luar negeri indonesia terus mengalami peningkatan tajam, khususnya utang pemerintah. Apabila pada tahun 2006 total pinjaman luar negeri mencapai 132,63 miliar dolar dan pada tahun 2012 kuartal pertama telah mencapai 221, 60 miliar dolar. Dalam rupiah pinjaman indonesai salam 3 tahun terakhir tercatat pada tahun 20120 Rp 1.667 triliun, pada tahun 2011 Rp 1.803 triliun dan pada tahun 2012 Rp 1937 triliun. Perkembangan utang sedemikian cepat jelas bukan pengelolaan keuangan negara yang baik. Ironisnya, dalam situasi seperti sekarang ini pemerintah masih ingin menambah utang luar negeri sebesar 45 triliun lagi. Pinjaman ini diperuntukan menghadapi krisis eropa yang memungkinkan semakin berbahaya. Karena pada dasarnya utang luar negeri baik oleh swasta maupun pemerintah memiliki resiko terhadap masyarakat. Dan masyarakat melakukan pembayaran utang tersebut melalui pajak.Sampai sekarang pun masyarakat terus menanggung bunga utang obligasi tersebut. Namun, apabila uang dari utang luar negeri digunakan untuk infrastruktur atau kegiatan produktif yang lain pasti perekonomian Indonesia jauh lebih sehat dari saat ini. Karena utang luar negeri yang tidak terkendalisama artinya mengambil hak-hak generasi mendatang. Anak cucu kita yang tidak tahu menahu harus menanggung beban utang yang dilakukan saat ini.

            Pinjaman luar negeri Indonesia memang dinilai masih aman oleh bank dunia, karena menunjukkan penurunan rasio terhadap pendapatan nasional. Rasio pinjaman luar negeri terhadap pendapatan nasional saat ini diperkirakan sekitar 28,2%. Artinya jumlah utang lebih dari seperempat nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia selama setahun. Ini lebih baik jika dibandingkan dengan Amerika Serikaat (69,4%), Inggris (79,5%), dan italia (120,1%). Dari permasalahan diatas apakah negara Indonesia berarti aman jika kita terus berutang, karena angka-angka rasio menunjukkan penurunan dan jauh lebih baik rencah dibandingkan beberapa negara maju.Tentu saja tidak, negara maju saja menghadapi situsi ekonomi tidak menentu akibat utang, apalagi Indonesia.Bahkan harus disadari bahwa perekonomian Indonesia tidak memiliki landasan yang kokoh seperti di negara-negara maju.Bangsa ini harus memahami jika ekonomi Indonesia tidak memiliki pondasi yang kuat. Bukankah selama ini misalkan kita masih bergantung pasa ekspor tambang dan mineral seperti gas dan batu bara, komoditas perkebunan seperti karet, coklat, dan kopi, serta ditopang oleh sektor keuangan yang didominasi asing. Disisi lain, kita tidak memiliki sektor industri yang kuat. Artinya perekonomian Indonesia sangat mudah terkoreksi oleh penurunan harga komoditas, menurunnya permintaan luar negeri atau adannya pelarian modal ke luar negeri bahkan penurunan nilai tukar rupiah. Pemerintah berperan langsung terhadap pembangunan nasional Indonesia dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat makmur. Pemerintah membutuhkan dana pembiayaan yang besar, baik yang berasal dari dalam negeri berupa tabungan masyarakat, tabungan swasta dan tabungan pemerintah, sedangkan yang berasal dari luar negeri adalah berupa bantuan hibah (grant), pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (Kamaluddin; 1989).

            Bantuan luar negeri dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha negara yang bersangkutan guna mengurangi kendala utamanya yang berupa kekurangan devisa, serta untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonominya. Utang luar negeri sendiri sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya utang pasti secara otomatis akan ketergantungan. Karena setiap negara yang utang ke luar negeri pastinya bertujuan untuk memperbaiki kondisi, pembangunan, dan pertumbuhan perekonomian agar semakin membaik.Namun, pada kenyataannya pertumbuhan perekonomian di Indonesia statis dan utang pun semakin menumpuk. Perkembangan utang luar negeri sendiri tahun 2012 semakin meningkat hingga mencapai Rp 1.937 Triliun. Seperti beberapa hari lalu, pemerintah telah menawarkan obligasi negara ritel seri ORI010 sejak 20 September 2013 hingga 4 Oktober 2013. Jatuh tempo penerbitan obligasi ini pada 15 Oktober 2016 dengan tingkat kupon 8,50 persen yang dibayarkan per bulan. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Robert Pakpahan) mengatakan, penerbitan obligasi ini dilakukan untuk menutup pembiayaan negara serta melakukan edukasi masyarakat individu untuk belajar investasi. Realisasi penawaran ORI010 ini telah mencapai Rp 20,205 triliun. "Realisasi penawaran dan hasil penjualan cleaning data ada 38.860 pemesanan dari investor dengan nilai Rp 20,205 triliun. Serta ada sebanyak 26.824 investor baru dari 38.860. Dikatakan pula bahwa penerbitan obligasi ini masih menarik minat masyarakat. Indikatornya, pemesanan di seluruh agen perbankan maupun sekuritas mencapai Rp 24,275 triliun. Namun setelah dilakukan cleaning data ada satu investor yang memesan lebih dari Rp 3 miliar sehingga tidak diperbolehkan. Dari obligasi kali ini kelompok masyarakat swasta memesan 26,04 persen, wiraswasta 22,01 persen, ibu rumah tangga 14,95 persen, PNS dan TNI 7,05 persen serta lain lain 26,94 persen. Ada pun utang luar negeri Indonesia selama 5 tahun terakhir sebagai berikut ditunjukan dalam diagaram dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan indikator ekonomi yang paling penting karena perannya dalam analisis keadaan ekonomi suatu bangsa.

Diagram 1

Utang Pemerintah Pusat dan Rasio Utang nya Terhadap PDB

Tahun 2008-April 2013 (Dalam Triliun)

Sumber : Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu

-       Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)

-       Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)

-       Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)

-       Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)

-       Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)

-       April 2013: Rp 2.023,72 triliun (24%)

Hingga April 2013, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 48 triliun menjadi Rp 2.023,72 triliun, dibandingkan posisi akhir 2012 Rp 1.975,42 triliun. Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 24% hingga April 2013. Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Maret 2013 mencapai US$ 208,16 miliar, naik dari posisi di akhir 2012 yang mencapai US$ 204,28 miliar. Utang pemerintah di April 2013 tersebut terdiri dari pinjaman Rp 581,49 triliun, menurun dibanding akhir 2012 Rp 614,32 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.442,23 triliun, atau naik dibanding 2012 sebesar Rp 1.361,1 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 8.241,9 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga akhir Maret 2013 sebesar 24%. Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga April 2013 adalah:

-  Bilateral: Rp 329,46 triliun

-  Multilateral: Rp 225,43 triliun

-  Komersial: 24,43 triliun

-  Supplier: Rp 340 miliar

-  Pinjaman dalam negeri: Rp 1,82 triliun

D.    Dampak Utang Luar Negeri

a.       Sisi efektifitas, secara internal, utang luar negeri menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara. Serta pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan.

2. Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara pada modal asing, dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan .
3. Sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.
4. Sisi ideologi, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia.
5. Sisi implikasi sosial dan politik, utang luar negeri sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.

E.     Solusi Dalam Mengatasi atau Mengurangi Utang Luar Negeri

Solusi yang dapat dijalankan untuk mengatasi Utang Luar Negeri ialah :
1) Meningkatkan daya beli masyarakat yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemeberian modal usaha kecil seluasnya.
2) Taat membayar pajak dan digunakan untuk hal yang semestinya
3) Menggunakan biaya seminim mungkin
4) Konsep bangunan yang tidak berlebihan
5) Bangga akan produk dalam negri sehingga minat pembeli tinggi
6) Mengembangkan sumber daya berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata.

BAB III

PENUTUP

1.      KESIMPULAN

    Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan oleh rajin menerbitkan obligasi atau surat utang, APBN yang selalu defisit, kebutuhan negara yang rendah, kebutuhan proyek infrastruktur, tidak menyadari akan biaya atau dana yang di pinjamnya untuk di masa depan, faktor sosial politik dari penentu kebijakan Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang, serta gaji PNS yang terus naik.

            Dalam hal ini dampak yang dialami akibat utang luar negeri adalah pada sisi efektivitas secara internal dan eksternal, Pandangan yang pro mengatakan bahwa utang luar negeri telah terbukti memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan di negara-negara berkembang.  Sedangkan pandangan yang kontra berpendapat, utang luar negeri justru menciptakan ketergantungan baru yang berimplikasi luas, baik ekonomi maupun politik. Solusi yang dapat dijalankan untuk mengatasi Utang Luar Negeri ialah :
 meningkatkan daya beli masyarakat yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemeberian modal usaha kecil seluasnya, taat membayar pajak dan digunakan untuk hal yang semestinya, menggunakan biaya seminim mungkin, konsep bangunan yang tidak berlebihan, bangga akan produk dalam negri sehingga minat pembeli tinggi, mengembangkan sumber daya berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata. Pertumbuhan indonesia saat ini dapat dikatakan melambat, infrastruktur dan prastrukturnya belum memadai sedangkan kinerja proyek-proyek atas pejabat pemerintah telah menggunakan dana yang cukup besar.

                                                                                            

2.      SARAN

                        Seharusnya pemerintah dan direktorat keuangan harus memberikan landasan hukum yang kuat, manajemen pengelola hutang yang baik, dan kerja pemerintah yang lebih tertata baik dalam tindakan maupun penggunaan dana atas pinjaman dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Resmi Statistik, 2013. (Online), http://www.bps.go.id/aboutus.php?news=1&nl=1.            Diakses tanggal 5 Oktober 2013

Realisasi Pengeluaran Negara, 2013. (Online),

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&notab=2. Diakses tanggal 5 Oktober 2013

Berutu, I. 8 Juni 2013. (Online), http://www.slideshare.net/irvandberutu/permasalahan-utang-               luar-negeri-indonesia. Diakses tanggal 5 Oktober 2013-10-08